Dukungan rakyat terhadap pengusutan secara tuntas hingga “dalang-dalangnya” atas kasus Bank Century makin menguat. Senin (30/11) pagi, puluhan tokoh yang tergabung dalam masyarakat madani, akademisi, anggota DPR, dan juga pekerja pers membentuk Rembug Masyarakat Madani.
Dalam salah satu pernyataannya, Ketua PP Muhammadiyah Dien Syamsudin menyerukan untuk melanjutkan people power demi penuntasan kasus tersebut.
“Kalau pemimpin Muhammadiyah sebelumnya, Pak Syafi’i Maarif mengatakan people power boleh asal dengan cara damai, saya sekarang mengatakan lanjutkan,” kata Dien.
Hadir beberapa tokoh dalam acara itu, antara lain Usman Hamid (Kontras), pakar komunikasi Effendi Ghazali, anggota DPR dari Fraksi PDIP Budiman Sujatmiko, pakar ekonomi Kwik Kian Gia, Ray Rangkuti (LIMA), AM Fatwa (DPD), dan sejumlah tokoh lainnya. Kwik Kian Gie mengatakan, dana talangan yang digelontarkan ke Bank Century mengandung banyak kejanggalan. Pengucuran dana tersebut sebenarnya tidak disetujui oleh semua anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).
Dalam rapat itu hanya unsur dari Bank Indonesia (BI) yang menyetujui. Namun, setelah rapat KSSK selesai, diadakan rapat susulan pada malam hari yang dihadiri tiga orang, yakni mantan Gubernur BI Boediono, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Pardede. Rapat tersebut memutuskan untuk menggelontorkan dana talangan pada Bank Century pada dini hari.
Walaupun anggota KSSK, minta ditunda supaya ada pemikiran lanjutan, pengucuran dana sekitar Rp 6,7 triliun tetap dilakukan.
“Ada 23 bank yang seperti Century. Sampai sekarang 22 bank tersebut masih tenang-tenang saja,” kata Kwik. Ia melihat butuh kerja keras Panitia Angket Century untuk menuntaskan kasus in, karena ini merupakan skandal besar. Bahkan, kemungkinan besar ada kaitannya dengan politik.
Hari ini
“Mulai hari ini kita harus mendukung DPR dengan data dan angka sehingga mereka yang mendukung pembukaan informasi yang seluas-luasnya bisa beradu argumen dengan kuat,” papar Kwik.
Gayus Lumbuun dari Komisi III DPR menjelaskan, target Paripurna DPR, Selasa (1/12), adalah memastikan Pansus Angket Century resmi menjadi milik DPR. “Setelah itu kami akan memperjuangkan keanggotaan Pansus dan kepemimpinan Pansus. Kami berharap semua bisa selesai Selasa, agar dapat segera bekerja memenuhi kebutuhan Pansus dan DPR secara keseluruhan,” ujar Gayus Lumbuun.
Keanggotaan Pansus akan dibagi secara proporsional, yaitu 5 kursi dari PDIP, 6 kursi dari Golkar, 8 dari Demokrat, dan masing-masing 3 kursi untuk fraksi-fraksi lainnya. Total anggota Pansus sebanyak 30 kursi. “Untuk pemimpin Pansus tidak dikenal asas proporsional, namun akan dipilih dari anggota Pansus yang sudah ditentukan sebelumnya,” kata Gayus Lumbuun.
Ia melanjutkan, walaupun jumlah kursinya terbesar, namun Partai Demokrat bukan sebagai penggagas Pansus Bank Century karena tidak dikenal asas proporsional dalam menentukan pemimpin Pansus. “Yang dipakai adalah asas kepatutan, yaitu sebagai penggagas original yang terdiri dari Gayus Lumbuun dan Maruarar Simit dari PDIP serta Hudori dari Partai PPP. Yang lainnya sebagai Anggota Pansus,” katanya.
“Semua fraksi telah sepakat mendukung Angket Bank Century, kecuali Fraksi Partai Demokrat,” jelasnya.
Coba Alihkan isu
Juru Bicara Penggugat Skandal Bank Century, Salamuddin Daeng di Jakarta, Senin (30/11), mengatakan, ada upaya mengalihkan isu yang dilemparkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dalam skandal Bank Century. Modus-modus seperti itu merupakan penyesatan informasi kepada publik.
“Penguasa mencoba menggiring masyarakat dengan cara menjauhkan substansi skandal Bank Century menjadi sekedar penarikan aset-aset Robert Tantular di Hong Kong yang nilainya Rp 12 triliun demi menutup-nutupi skandal Bank Century yang merugikan uang rakyat Rp 6,7 triliun,” kata Salamuddin.
Uang rakyat inilah, lanjutnya, yang digunakan untuk menalangi deposan-deposan kakap yang terdiri dari pengusaha, individu, yayasan, dan BUMN yang menjadi donatur partai politik tertentu.
Ia melihat penguasa tampak panik dalam menangani skandal Bank Century sehingga mengerahkan semua cara untuk membelokkan isu.
“Kejaksaan, Kepolisian, LPS, BI, Manajemen Bank Century dan anggota DPR partai penguasa, semuanya dikerahkan untuk menggiring publik mengaburkan substansi masalah,”katanya.
Salamuddin menyatakan, jika Presiden memang memiliki itikad baik untuk menuntaskan skandal Bank Century , cukup mudah yakni dengan memerintahkan Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK) memberikan data aliran dana Rp 6,7 triliun sampai tujuh lapis kepada BPK ataupun DPR.
“Presiden meminta PPATK membuka aliran dana agar tidak terjadi fitnah dan prasangka buruk, namun di sisi lain ia hanya berwacana,”paparnya.
Menurutnya, hal yang paling mudah dilakukan adalah memanggil mantan Menteri Negara BUMN atau Direksi BUMN yang menyimpan depositonya di Bank Century. “Mereka bisa ditanya kapan menyimpan, menarik dan apa alasan dana disimpannya di bank yang reputasinya amat buruk itu, “tandasnya.
Hal ini bisa langsung diketahui apakah terjadi pemaksaan terhadap manajemen BUMN dan apakah ini bagian dari operasi rahasia mengumpulkan dana dalam pemilu lalu.
Sebelumnya, Direktur Utama Bank Mutiara Maryono menyatakan, sebagian dana talangan Rp 6,7 triliun yang dikucurkan kepada Bank Century, digunakan untuk membayar deposito jatuh tempo milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Nasabah besar yang menarik ada miliar. Totalnya Rp1,8 triliun. Yang paling besar malah BUMN,” paparnya pekan lalu.
Mantan Anggota Komisi XI Dradjad Wibowo menyatakan, ada pihak tertentu yang berkepentingan terkait masalah penerimaan dana tunai hasil dana talangan atau penyelamatan Bank Century oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). “Transfer itu ada yang ke pribadi dan ada yang tidak. Saya tidak mau menyebut, tapi ada pengambilan tunai di sini,” ujarnya.
Pengambilan tunai itu dilakukan pada akhir tahun 2008 dan awal tahun 2009. Pihak yang dirahasiakan tersebut berinisial “2 bravo 3 romeo.”
“Kalau penegak hukum fokus pada pihak tersebut maka akan terbuka tabir misteri aliran dana tersebut. Jika penegak hukum fokus pada ‘2 bravo 3 romeo’ nanti ada pintu kecil,” imbuh Dradjad.
Pada bagian lain, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa meminta perkara Hak Angket DPR terkait skandal Bank Century tidak direduksi dengan wacana tidak produktif perebutan Ketua Pansus, sebab dikhawatirkan hal ini akan memicu komplikasi politik yang tidak sehat antarfraksi dan antaranggota DPR.
“Untuk itu, persoalan ketua pansus harus mengikuti mekanisme yang berlaku di DPR. Jika rebutan ketua pansus mengeras, akan bisa menimbulkan ‘komplikasi politik’ yang tidak sehat antarfraksi dan antaranggota DPR,” tegas Ketua Fraksi PKB Marwan Djafar kepada SH di Jakarta, Minggu (29/11).
Angket Century, Minus Demokrat, Pengusul Tembus Setengah Jumlah Dewan
Sehari sebelum rapat paripurna pengambilan keputusan, dukungan terhadap hak angket Bank Century terus mengalir. 357 Anggota dari 8 fraksi menandatangani dukungan penyelidikan atas skandal yang menyedot uang negara Rp 6,7 triliun itu.
“357 Orang, minus fraksi Demokrat. Ukuran kami itu tanda tangan, ini tanda tangan asli,” kata pengusul dari F-PDIP, Maruarar Sirait, saat menyerahkan berkas tanda tangan tambahan pengusul ke Wakil DPR Anis Matta di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (30/11).
Maruarar ditemani oleh pengusul yang lain, antara lain Akbar Faizal, Muhammad Misbakhun, Ahmad Kurdi Moekri, Andi Rahmat, Candra Tirta Wijaya dan Nasrullah.
Maruarar mengatakan, 357 tanda tangan anggota menunjukkan hak pamungkas DPR ini sudah disetujui oleh setengah jumlah keseluruhan anggota dewan sebanyak 560 orang.
“Ini membuktikan hak angket Century bukan kepentingan segelintir elite,” cetusnya.
Ditanya mengapa tanda tangan Fraksi Partai Demokrat tidak ada padahal fraksi terbesar itu sudah menyatakan mendukung, Akbar Faizal mengaku tidak tahu.
“Selama ini, yang kita koordinasikan ya itu,” kata politisi Hanura ini.
“Itu pembohongan publik,” timpal Candra Tirta Wijaya.
Wakil Ketua DPR Anis Matta mengatakan hak angket kasus Century ini adalah hak angket dengan pengusul terbesar sepanjang sejarah hak angket DPR. Setelah terbentuk, Anis berharap pansus angket bisa bekerja lebih cepat.
“Dalam kondisi ini prinsip Pak JK (Lebih Cepat Lebih Baik-red) diperlukan juga,” kata Anis yang sejak awal mendukung hak angket Century.
FPDIP: Jika Diperiksa Pansus, Boediono-Sri Mulyani Sebaiknya Nonaktif
Setelah hasil audit BPK melaporkan adanya rekayasa dan kesalahan aturan dalam pencairan bailout Bank Century, dugaan keterlibatan pejabat KSSK Boediono dan Sri Mulyani makin santer. Ketua Fraksi PDI Perjuangan Tjahjo Kumolo meminta semua pejabat yang nantinya diperiksa oleh pantia khusus angket DPR untuk nonaktif, tak terkecuali Boediono dan Sri Mulyani.
“Setelah angket terbentuk dan fraksi-fraksi mengusulkan keanggotaan pansus angket, baru inventarsir siapa-siapa yang diundang dalam angket. Yang diundang dalam proses penyidikan sebaiknya yang bersangkutan dinonaktifkan dalam jabatannya siapapun,” kata Tjahjo lewat pesan singkat SMS kepada detikcom, Senin (30/11).
Tjahjo menjelaskan, hak angket adalah hak dewan untuk mengadakan penyelidikan sendiri atas suatu kasus yang tidak kunjung tuntas, tanpa campur tangan pemerintah. Penggunaan hak angket, katanya, merupakan langkah di luar penegak hukum karena pemerintah dinilai kurang serius dalam menangani kasus ini.
“Hasil angket bisa berlanjut ke tuntutan pertanggung jawaban pemerintah akan hal-hal yang dinilai menyimpang,” ujar dia.
“Angket berpengaruh langsung pada kredibilitas pemerintah dan khususnya lembaga perbankan atau keuangan di mata publik,” pungkasnya.
Muladi: Tuntutan Boediono Mundur Berlebihan
Tuntutan agar Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Wakil Presiden Boediono mundur dari jabatannya santer digemakan oleh sejumlah kelompok. Tuntutan itu ditujukan agar pemeriksaan kedua pejabat publik ini berlangsung lancar terkait dengan kasus Bank Century.
Namun Gubernur Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhannas) RI Muladi menganggap tuntutan itu sebagai hal yang terlalu berlebihan.
“Itu tuntutan berlebihan. Beri kesempatan untuk menjelaskan,” ujar Muladi ketika ditemui wartawan usai menghadiri acara pertemuan para Peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan XLIII Lemhannas RI dengan Wapres RI Boediono di Kantor Wapres, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Senin (30/11).
Menurut Muladi, Boediono harus didengarkan penjelasannya terlebih dahulu, terutama tentang efek sistemik terkait dengan pengucuran dana buat Bank Century pada saat itu.
“Beri kesempatan. Apalagi jabatan wapres adalah jabatan yang memang bergejolak, ” sebut pria yang pernah menjabat sebagai Menteri Kehakiman ini.
Muladi juga mengatakan bahwa sangat tidak arif jika hanya bekal curiga kemudian seorang tokoh langsung disuruh mundur. “Harus diberi kesempatan dulu. Kok disuruh turun, gimana? Orang mencurigai saja, disuruh turun,” ujar politisi Golkar ini.
KPK Diminta Ambil Alih Kasus Bank Century
Keluarga Besar Universitas Nasional (KBU) akan melakukan aksi unjuk rasa di Gedung KPK. Dekan, dosen, mahasiswa dan alumni Unas akan mendesak KPK agar segera mengambil alih pengusutan kasus skandal Bank Century.
KBU menilai skandal Bank Century merupakan salah satu korupsi paling besar, yang mengakibatkan kerugian negara hingga Rp 6,7 triliun. Kasus ini dianggap banyak pihak mirip dengan skandal watergate di Amerika Serikat.
“Muncul kekhawatiran kasus ini cepat atau lambat akan menguap jika tidak ada upaya maksimal dari kelompok sipil untuk mengawalnya,” ujar Dekan Fisip Unas Hasto Atmojo dalam undangan liputan yang diterima redaksi detikcom, Senin (30/11).
KBU juga menilai saat ini dua lembaga yang mempunyai kewenangan pengusutan, yaitu Kejaksaan dan Kepolisian sedang mengalami demoralisasi akibat ketidakpercayaan publik. Sehingga penting KPK mengambil alih pengusutan kasus ini.
KPK Segera Ekspose Hasil Audit BPK
KPK telah menerima hasil audit Bank Century dari BPK. Hasil audit tersebut akan segera diekspose oleh KPK.
“Audit BPK sedang ada di tangan pimpinan, dibaca dan akan diekspose ke tim,” ujar Kabiro Humas KPK, Johan Budi, di kantornya, Jl HR Rasuna Said, Jaksel, Senin (30/11).
25 November lalu, BPK secara resmi telah menyerahkan hasil auditnya ke KPK. Hasil audit ini, menurut Johan, hampir sama dengan yang dimiliki oleh DPR.
Ekspose hasil audit tersebut akan menentukan langkah KPK selanjutnya terhadap kasus Century. “Termasuk berkoordinasi dengan PPATK,” tambahnya.
KPK, Polri, dan Kejaksaan Harus Kerjasama Usut Bank Century
Fraksi PDIP meminta pengungkapan skandal Bank Century melibatkan semua penegak hukum. Ketua Fraksi PDIP di DPR Tjahjo Kumolo meminta KPK, Polri, dan Kejaksaan bekerjasama mengusut skandal bank yang kini bernama Bank Mutiara ini.
“Kami berharap KPK, Polri, dan Kejaksaan bisa bersama-sama mengusutnya,” kata Tjahjo.
Tjahjo mengatakan, hasil audit yang sudah disampaikan BPK bisa dijadikan bukti awal bagi tiga institusi penegak hukum ini untuk memulai pengungkapan skandal bank milik Robert Tantular itu. Karena itu dia berharap hasil audit itu juga bisa diberikan ke ketiga lembaga itu.
“Ini skandal perbankan yang harus diusut tuntas agar ke depan tidak menjadi preseden lagi,” ujarnya.
Selain mengusut skandal Bank Century, Tjahjo berharap ketiga lembaga penegak hukum ini bisa bersinergi dengan DPR dalam menggunakan hak angket. Tjahjo menegaskan, target utama FPDIP untuk memperjuangkan bersama fraksi-fraksi lain di DPR agar bisa mengoptimalkan penggunaan haknya.
Tjahjo menuturkan, penggunaan hak angket di DPR sesungguhnya juga merupakan langkah diluar penegakan hukum lainnya.
“Angket juga bisa berpengaruh langsung pada kredibilitas pemerintah dan khususnya lembaga perbankan atau keuangan di mata publik,” tutupnya.
KPK Harus Usut Orang yang Diperkaya dari Kasus Century
Indonesia Coruption Watch (ICW) meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengambil alih aliran dana Bank Century karena telah masuk ke dalam tindak pidana korupsi. Penyidikan harus menyeluruh hingga pihak-pihak yang diuntungkan dari pencairan tersebut.
“Unsur korupsi ada penyalahgunaan wewenang, ada unsur hukum dan kerugian negara dan yang terakhir siapa yang diperkaya dari tindakan melanggar hukum. Kalau tidak dibuka hanya sampai pada tindak pidana perbankan,” ujar Kordinator ICW Danang Widayoko.
Hal ini dikatakannnya pada saat jumpa pers di kantor ICW, Jl. Kalibata IV, Jakarta Selatan, Senin (30/11).
Unsur tipikor yang dimaksud Danang adalah Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KKSK) yang menyetujui pada Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang masuk pada yuridiksi keuangan negara untuk mencairkan dana talangan dari Penyaluran Penyertaan Modal Sementara (PMS) ke Bank Century.
“KKSK semua dijamin untuk Bank Century. Masuk ranah LPS itu sudah masuk tipikor. Memperkaya korporasi siapa? Pentingnya KPK untuk menyelidiki hal ini,” tambahnya.
“Kasus Sisminbakum dan aliran dana YPPI dari BI yang masuk yurisdiksi keuangan negara adalah tergolong tipikor, kenapa Bank Century tidak?” lanjutnya.
Selain itu, Danang menhimbau KPK untuk tidak perlu ikut masuk dalam perdebatan pada Bank Century yang berdampak sistemik atau tidak. “Ini bukan penyelamatan bank tapi perampokan. Polemik harus diatasi dengan ketegasan hukum,” tegasnya.
Sementara itu, pengamat ekonomi pasar modal, Yanuar Rizky memegaskan bahwa tindak pidana korupsi dimulai ketika dilakukan penyaluran Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) yang mengubah Capiltal Adication Rasio (CAR) menjadi 0%. “Dari persyaratan CAR minimal 8% kok bisa untuk Bank Century diubah menjadi 0%?” kecamnya.
Yanuar melanjutkan, dalam konstruksi tipikor itu adalah dengan dilakukan perubahan pada car, selain itu pada tanggal 15 November 2008 dilakukan pemindahan uang sebesar 18 juta dollar ke rekening valas oleh DT (Dewi Tantular).
“Setelah itu, BC minta lagi FPJP. Akan tetapi, setelah 18 November 2008, dia kekurangan uang terus. Masalahnya adalah kenapa dana untuk Century dialirkan terus lewat LPS? ini yang harus diselediki oleh KPK,” pungkasnya.
Skandal Century, Demokrat Akhirnya Sampaikan Tanda Tangan Dukungan Angket
Fraksi Partai Demokrat akhirnya mengumpulkan tanda tangan dukungan terhadap usulan hak angket Bank Century. Ketua FPD Anas Urbaningrum menyerahkan berkas tanda tangan kepada inisiator awal Marurar Siarait cs.
“144 Anggota kami sudah membubuhkan tanda tangan,” kata Anas di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (30/11).
Selain Maruarar (FPDIP), beberapa inisiator awal hak angket Century juga hadir, antara lain Bambang Soesatyo (FPG), Andi Rahmat (FPKS), Ahmad Muzani (F-Gerindra) dan Candra Tirta Wijaya (FPAN). Anas juga didampingi beberapa anggota FPD seperti Milton Pakpahan dan Ramadhan Pohan.
Anas menuturkan, fraksinya baru menyerahkan berkas tanda tangan karena kendala teknis. FPD, lanjutnya, memutuskan mendukung hak angket usai Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyampaikan hasil auditnya kepada dewan 23 November lalu.
“Tanggal 24 kami rapat fraksi, 95 persen membubuhkan tanda tangan. 26 November itu sudah lengkap utuh 144 anggota. Karena Jumat (27 November) libur, kami baru bisa sampaikan hari ini, sehari sebelum rapat paripurna besok,” papar Anas.
Dengan tambahan 144 anggota FPD dan satu pengusul dari FPKS Hidayat Nur Wahid, total pengusul hak angket Century berjumlah 502 anggota.
“502 orang ini bukan segelintir elit,” kata Maruarar membantah pernyataan yang mengatakan hak angket Century hanyalah ‘permainan’ segelintir elit di DPR.
Anas berharap, pansus hak angket yang hampir pasti terbentuk besok akan berjalan efektif. “Bukan pansus-pansusan dan bukan pansus yang mandul,” ujarnya.
http://hariansib.com/?p=101135
